Islam Sebagai Dasar Negara

"Pada 18 Agustus 1945 PPKI berhasil mengesahkan Pancasila dan (JUD 1945 sebagai dasar negara RI. Namun dasar negara itu diakui masih bersifat ""darurat"". Soekarno, sebagai Ketua PPKI, mengatakan, bahwa apabila nanti Indonesia sudah dalam situasi tenang dan damai, kita akan membentuk kembali dasar negara yang lebih baik lagi.

Maka, Majelis Konstituante menjadi tempat untuk mengeluarkan segala pemikiran tentang kemungkinan dasar Negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Dari golongan Islam, beberapa tokoh tampil mewakili umat Islam Indonesia, mereka adalah Mr. Kasman Singodimedjo, Prof. Dr. A. Kahar Muzakkir, K.H. Isa Anshari, Dr. Hamka, dan Mohammad Natsir. Meraka menyampaikan pemikiran tentang Islam sebagai satu-satu-satunya dasar negara yang paling tepat bagi negara Indonesia.

Mohammad Natsir menyampaikan pidato berjudul ""Islam sebagai Dasar Negara"", yang menawarkan Islam sebagai dasar negara bagi Republik Indonesia. Karena, dengan dasar negara Pancasila, katanya, ""Bangsa Indonesia bagaikan melompat dari bumi tempat berpijak, ke ruang hampafocum tak berhawa.""

Usaha tokoh-tokoh Islam untuk menerapkan Islam menjadi dasar negara Indonesia itu nyaris berhasil, jika saja Presiden Soekarno tidak mengeluarkan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Dengan Dekrit itu Soekarno memberlakukan kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, dan membubarkan Konstituante. Itulah sebabnya, banyak pihak menilai, bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak lebih dari sebuah ""Kudeta Demokrasi""."